AcehTiket2

20 Ribu Ton Beras Senila Rp160 Miliar Akan Dibuang, IPO: Enggartiasto Harus Tanggung Jawab

PDIP: Makanya Hati-hati Keluarkan Izin Impor

20 Ribu Ton Beras Senila Rp160 Miliar Akan Dibuang, IPO: Enggartiasto Harus Tanggung Jawab
Bulog akan musnahkan 20 ribu ton beras (Dok. JawaPos.com)
A A A

Jakarta, acehtoday.com -- Perum Bulog menyatakan akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada di gudang. Nilai beras tersebut mencapai Rp 160 miliar.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan, pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras sudah melebihi 1 tahun, artinya sudah mulai membusuk.



Terkait hal tersebut, anggota Komisi IV DPR Ono Surono menilai apa yang dikatakan Perum Bulog adalah peringatan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan impor pangan khususnya beras.

"Hal ini harus menjadi catatan pemerintah untuk hati-hati dalam melakukan kebijakan impor beras," ujar Ono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa 3 Desember 2019.



Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, seharusnya pemusnahan 20 ton beras oleh Perum Bulog tidak perlu dilakukan.

Kata dia, keputusan yang diambil Perum Bulog adalah soal sinergi data diantara pihak terkait. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.



"Faktor utamanya adalah data pertanian pangan yang berbeda-beda dari Mendag, Mentan dan BPS," demikian Ono.

Enggartiasto Harus Bertanggung Jawab

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita harus bertanggung jawab atas 20 ribu ton beras terancam busuk yang bakal dibuang oleh Perum Bulog itu.

Pasalnya, kebijakan impor saat panen raya era menteri asal Partai Nasdem itu mengakibatkan puluhan ribu beras stok terbuang sia-sia.



Tidak hanya berlaku untuk Enggar, tanggung jawab moral juga dibebankan kepada Mendag yang saat ini menjabat. Bagaimana kebijakan yang absurd tadi tidak terulang kembali di periode ini.


Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurni Syah pada Selasa  3 Desember 2019.



"Enggar jelas gagal menjalankan politik impor. Kemubaziran ini bukan bencana kebijakan, melainkan kegagalan kebijakan," kata Dedy.



Pengamat politik dari Universitas Telkom ini justru menilai tidak adanya koordinasi antara Kemendag dengan Bulog yang mengakibatkan stok beras 20 ribu ton tidak terdistribusikan hingga akhirnya busuk dan dibuang sia-sia.



"Tanpa koordinasi yang baik, juga itikat politik yang bersih, kita akan mengulang kesalahan ini kembali," keluhnya.


 

Lebih lanjut, Dedy menegaskan bahwa pemerintah sedianya menjadikan pelajaran atas peristiwa skandal beras ini. Menurut dia, baiknya pemerintah tidak memberikan keleluasaan impor bagi para pemangku kepentingan sepergi Kemendag.



"Presiden Jokowi harus menjadikan ini catatan penting, Mendag tidak bisa lagi diberi hak leluasa untuk impor tanpa perhitungan matang," tandasnya.[] 

Sumber:RMOL
acehtiket1

Komentar

Loading...