Alasan Konflik Aceh, BPN Masukkan Lahan Laot Bangko Kategori Tidak Terlantar

Alasan Konflik Aceh, BPN Masukkan Lahan Laot Bangko Kategori Tidak TerlantarFoto: Mongabay
A A A

Subulussalam - acehtoday.com - Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan milik PT Laot Bangko di wilayah Kota Subulussalam seluas 5.300 Hektar tidak masuk ke dalam database kategori terlantar.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Perwakilan Pertanahan Kota Subulussalam tidak merekomendasikan lahan Laot Bangko sebagai HGU terlantar.

Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kota Subulussalam. Syahril Kaban mengatakan, lahan tersebut tidak terdaftar di BPN pusat sebagai lahan terlantar. 

Menurut dia, sejak tahun 1998 sampai tahun 2005 Aceh masih diliputi konflik dengan Jakarta sehingga pihak BPN tidak berani melakukan survey di areal HGU PT Laot Bangko. Meskipun dirinya meyakini lahan HGU PT. Laot Bangko memang jelas-jelas terlantar, akan tetapi kewenangan tersebut berada di Kanwil BPN Provinsi.

"Masa konflik ada anggaran untuk survey, tetapi tidak ada yang berani turun ke lapangan, setelah selesai konflik tidak ada perintah untuk melakukan pengecekan ke lahan Laot Bangko, kan enggak mungkin kita menggunakan dana sendiri," ungkap Syahril Kaban kepada singkilnews.com di ruang kerjanya Kamis, 16 Desember 2020.

"Saya tidak ada kewenangan menyatakan lahan tersebut kategori terlantar atau tidak, Kita berbicara aturan, mau gimana kita bikin, memang seperti itu aturannya, percayalah sama saya, bahwa saya tidak ada kepentingan dengan PT. Laot Bangko."

Sebagaimana siketahui berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN-RI Nomor: 18/HGU/1989 tertanggal 29 Desember 1989 sampai berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (30 Tahun), HGU PT.Laot Bangko tercatat memiliki luas areal lahan sebanyak 6.818 Hektar.

Namun hanya sekitar 1.500 Hektar yang di tanami Kelapa Sawit sampai berproduksi, sedangkan sisanya seluas 5.300 lagi di terlantarkan oleh PT. Laot Bangko, sehingga banyak pihak merasa perusahaan HGU tersebut tidak layak untuk diberikan perpanjangan oleh Pemerintah Kota Subulussalam.

Pernyataan Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kota Subulussalam tersebut sangat disesalkan oleh Ketua DPC Partai Gelora Kota Subulussalam Husaini.

"Itu adalah pernyataan keliru dan menyesatkan serta tidak masuk akal, karena Kota Subulussalam tidak masuk kategori zona merah sebagai wilayah konflik Aceh," katanya

Bahkan menurut Husaini pernyataan dari Kepala BPN tersebut telah mempermalukan institusi keamanan dan ketahanan seakan-akan pihak keamanan saat itu tidak bersedia mendampingi pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Dia menambahkan, rekomendasi BPN untuk perpanjangan HGU Laot Bangko sangat melukai dan merugikan masyarakat, pihak BPN Subulussalam dalam hal ini terlihat sekali berpihak pada PT Laot Bangko.

Husaini memaparkan, selain HGU PT Laot Bangko, sebenarnya masih ada Puluhan investor yang bergelut di bidang perkebunan di wilayah Aceh pada umumnya.

Namun semuanya tidak ada bermasalah hanya karena alasan masa konflik Aceh lalu perusahaan tersebut menelantarkan lahannya, bahkan di Subulussalam ada perusahaan HGU perkebunan pengerjaannya dimulai pada masa konflik Aceh.

"Pernyataan pihak BPN itu tidak adil dan berbahaya, konflik Aceh tidak layak dijadikan alasan atau kendala untuk melakukan tugasnya.

Mestinya BPN berpegang pada aturan tentang penelantaran lahan, kita berharap Walikota Subulussalam H Affan Alfian dan para tim pokja yang di tunjuk agar benar-benar konsentrasi dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat saat menanda tangani rekomendasi perpanjangan izin HGU PT. Laot Bangko.[]

Sumber:singkilnews

Komentar

Loading...