Aturan Moratorium Gubernur Aceh Rugikan Organda dan Pengusaha Getah Aceh Tengah

Aturan Moratorium Gubernur Aceh Rugikan Organda dan Pengusaha Getah Aceh TengahYusradi/acehtoday.com
A A A

Takengon, acehtoday.com - DPRK Aceh Tengah mengadakan rapat kerja merumuskan permasalahan getah vinus di Kabupaten Aceh Tengah

diatur oleh Intruksi Gubernur No.03/INSTR/2020 terkait moratorium penjualan getah vinus tidak diizinkan keluar wilayah Aceh, Rabu (28/7/2020)


Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRK Aceh Tengah Arwin Mega didampingi oleh Muchsin Hasan Sebgai ketua Komisi C yang menangani permasalahan perusahaan getah vinus.

Junaidi sebagai ketua Organda Aceh Tengah menyampaikan kekesalannya kepada Pemerintah terkait aturan yang dibuat pemerintah sangat merugikan pihaknya, dengan tidak diizinkan penjualan getah keluar daerah para Supir truck kehilangan pekerjaan.

“Kami Atas nama organda Aceh Tengah menolak aturan yang dibuat oleh gubernur, kami minta pemerintah mengkaji ulang peraturan ini” ungkap Juanaidi.

Hal senada juga disampaikan Lutfi perwakilan dari organda Aceh Tengah menyebutkan dengan adanya aturan tersebut mematahkan semangat para supir ditambah lagi cicilan kredit yang harus dibayar.

“Tolong dicabut segala aturan yang memberatkan kami, kalau ini tidak dicabut, kami akan stop angkutan sembako ke Aceh Tengah” tuturnya


Pengusaha getah juga menjelaskan bahwa sebelum dikeluarkannya peraturan ini pihak pengusaha sudah terlebih dahulu menjalin kontrak dengan perusahaan luar wilayah Aceh, serta harga yang ditetapkan pemerintah lokal sangat murah dibandingkan dengan harga di luar wilayah, sehingga peraturan ini membuat para pengusaha di rugikan.

“Kami minta agar peraturan ini dikaji ulang ini sangat tidak efektif menyebabkan monopoli akan adanya penguasaan pasar, agar tidak merugikan semua pihak, kalaupun diwajibkan di daerah harganya tolong disamakan dan kita pikirkan juga nasib rekan-rekan organda ini” tutur Darsono salah satu pengusaha getah vinus terebut.

Situasi rapat sempat memanas lantaran para supir yang tergabung dalam organda berteriak dalam ruang rapat mengeluarkan kekecewaanya selama ini merasa diberatkan oleh aturan gubernur tersebut.

“Dimana keadilan? Kami kecewa, pikirkan nasib kami” teriakan itu di lontarkan berkali-kali oleh gabungan supir tersebut.

Setelah mendengar semua keluhan yang ada seluruh anggota DPRK yang hadir menilai aturan pemerintah Wilayah Aceh maupun Pemerintah Daerah Aceh Tengah tidak efektif sehingga perlu adanya kajian ulang melibatkan semua pihak.

Salah satunya diungkapkan Muchsin Hasan (GOLKAR) sebgai ketua KOMISI C menyebutkan aturan yang diberlakukan sekarang belum, mencakup atau tidak korprehersif sehingga banyak pihak yang dirugikan, dan menambahkan akan ada Pansus DPRK dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Aturan tersebut tidak efektif jadi perlu melibatkan DPRK dan semua pihak untuk meninjau ulang, setelah hari raya kurban akan dibentuk pansus DPRK mendalami permasalahan ini” tutur Muchsin

DPRK Aceh tengah membuat 16 keputusan dalam rapat kerja tersebut termasuk perusahaan yang belum mendapatkan izin resmi di berhentikan beroperasi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, serta mulai esok hari membolehkan pengusaha getah dan organda bekerjasama menjual getah keluar Aceh.

Dinas terkait pada kesempatan tersebut ialah BUMD, Dinas Kehutanan, DLHK, Perizinan, Dinas Perhubungan, serta Kabag Ekonomi, mereka bersepakat bahwa aturan ini dapat dikaji ulang dan membuat kebijakan lebih berpihak kepada masyarakat seperti yang sudah di putuskan DPRK Aceh Tengah.[]

Sumber:Yusradi

Komentar

Loading...