Bermasalah Penyaluran BLT& dan Bansos di Aceh

Bermasalah Penyaluran BLT& dan Bansos di Aceh
A A A

Banda Aceh, acehtoday- Berbagai persoalan menyelimuti proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) khususnya di Aceh. Hal tersebut terungkap saat diskusi virtual yang diadakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Selasa (19/5/2020).

"Berdasarkan penelusuran yang kami lalukan, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk penyaluran BLT dan Bansos. Diantaranya yaitu proses penyaluran masih terlambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, timbulnya potensi,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh  Dr. Taqwaddin.

"Kami berharap supaya ini tidak berlarut, agar pihak pemerintah selaku penyalur bantuan melakukan upaya verifikasi data factual, umumkan data penerima bantuan tersebut. Ini tujuannya untuk  mempercepat proses panyaluran dan meminimalisir terjadinya konflik di gampong" saran Taqwaddin yang juga Kepala Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik di Aceh.

Kepala DPMG Aceh, Azhari, menjelaskan "sasaran BLT yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH, BPNT, atau BST, dan kepala keluarga yang hilang mata pencahariannya akibat adanya wabah Covid" kata Azhari.

"Mengenai data penerima BLT, pendataan ini dilakukan oleh relawan desa yang kemudian di bahas dalam musyawarah desa khusus (Musdessus). Pihak desa juga diberikan diskresi, sehingga tidak kaku dengan adanya 14 kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut," tambah Azhari.

Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyaluran Bansos dan saat ini sudah hampir rampung penyaluran ke Kabupaten/Kota di Aceh.

"Kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan ke Kabupaten/Kota, dan sudah 21 Kabupaten/Kota yang kita salurkan. Data penerima bantuan antara Dinsos dan DPMG sama, dan kami saling cross check," sebut Devi.

"Namun yang menjadi kendala di lapangan untuk penerima bantuan yaitu terkait Orang Miskin Baru atau (OMB), karena penafsiran di lapangan persepsinya berbeda-beda," tambah Devi.

Ketua Komisi V DPRA Falevi Kirani  menyampaikan bahwa berdasarkan aturan sudah sangat bagus. Dia menyayangkan, karena fakta di lapangan masih banyak terjadi permasalahan yang kemudian berakhir konflik antar warga gara-gara Bansos dan BLT yang tidak tepat sasaran.

"Kalau kita cermati berdasarkan aturan prosesnya sudah sangat bagus, didata oleh relawan desa, kemudian dibahas dalam Musdessus. Tapi kenyataannya gelombang protes timbul dimana-mana, berarti ini ada sesuatu yang salah" imbuh Fahlevi.

"Perlu kami sampaikan juga bahwa DPRA dan Ombudsman sama-sama mengawasi proses penyaluran bantuan ini, jangan sampai terjadi bantuan ini membuka pintu korupsi," tegas Fahlevi.

Komentar

Loading...