Cambuk Pemilik Kedai Kopi yang Tidak Urus Sertifikat Halal

Cambuk Pemilik Kedai Kopi yang Tidak Urus Sertifikat Halal
A A A

Gelas dikocok-kocok dalam ember yang sama, tanpa dibilas dengan air suci.

Banda Aceh, acehtoday.com - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH mendesak pemerintah daerah di Aceh, baik Plt gubernur, bupati/wali kota  untuk mensertifikasi halal pada LPPOM MPU semua warung kopi, cafe dan rumah makan di Aceh sehingga sesuai dengan amanah Qanun Aceh 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

“Pemerintah agar menutup sementara warung kopi dan rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal dari MPU Aceh. Pemerintah khususnya Dinas Syariat Islam Aceh diminta untuk menyosialisasikan pentingnya usaha makanan/minuman memiliki sertifikat halal,” kata Safaruddin,  Rabu (29/4/2020) di Banda Aceh.

Safaruddin menyatakan Qanun Aceh 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal harus dijalankan oleh Pemerintah Aceh. Ini persoalan mendasar.

Kalau yang dimakan orang Aceh saja tidak terjamin halal, maka akan terbentuk generasi penerus yang keras hati, tungang, dan klo prip. Makanan yang diasup oleh masusia adalah sesuatu yang sangat substansial, harus dijamin halal baik zat maupun prosesnya. Dia menambahkan, Qanun Nomor 8/2016 itu disebutkan pemilik usaha makanan dan minuman yang memasarkan barang yang belum bersertifikat halal dapat dihukum cambuk di depan umum.

 “Jadi, cambuk itu bukan hanya untuk pelanggar khalwat, maisir dan judi saja. Pemilik warkop, café dan rumah makan yang tak mau mengurus sertifikat halal juga bisa kena. Makanya Dinas Syariat Aceh jangan diam saja dalam urusan ini,” saran Safaruddin.

Ditambahkannya, metode pencucian gelas/piring dalam warung kopi selama ini masih belum memenuhi standar halal, dan ini adalah berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit menular karena tidak sesuai standar kesehatan.

“Lihatkan gelas/pring hanya dikocok-kocok dalam ember yang sama, tanpa dibilas dengan air suci yang mengalir. Bekas kotoran dalam piring dan gelas, mungkin juga ada ludah, menyatu dalam ember. Lalu dalam gelas itu disaji minuman untuk tamu lain. Cobalah undang petugas dari LPPOM MPU Aceh, mereka pasti mengatakan yang semacam ini adalah di bawah standar halal,” kata Safaruddin.

Safaruddin mengancam akan menggugat para kepala daerah jika Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal tidak dijalankan di Aceh.

 “Jangan main-main, regulasi yang sudah ada itu wajib ditegakkan. Kalau pemerintah tetap membangkang, bisa jadi kami akan menggugat mereka ke meja hijau,” pungkas Safaruddin.[]

Komentar

Loading...