DPRA Diminta Dorong Kebijakan Publik

DPRA Diminta Dorong Kebijakan Publik
A A A


Banda Aceh, acehtoday.com - Dalam masa Covid-19, semestinya DPRA sangat aktif baik secara kelembagaan dan koordinasi mendorong kebijakan publik, terhadap kepentingan kebijakan publik untuk rakyat Aceh.

Terutama mengatasi dampak ekonomi dan berbagai persoalan kesehatan masyarakat serta sosial budaya.

“Berhubungan dengan anggaran belanja publik atau APBA 2020 saat ini dialihkan terhadap covid-19 sepertinya tidak ada usulan strategis dari DPRA terhadap SKPA dan pengawasan maksimal agar tidak disalahgunakan dan rentan terjadi penyelewengan dan korupsi. Sehingga terkesan Pemerintah Aceh jalan sendiri, DPRA cari celah lain seolah-olah tidak terlibat dan dilibatkan,” kata pengamat politik dan ekonomi Dr. Taufik Abdul Rahim, Sabtu 18 April 2020.

Taufik menyatakan Jangan-jangan DPRA secara diam-diam ada konspirasi dengan pejabat teknis yang mendapatkan "win-win solution", sementara ada mainan masing-masing tidak terganggu serta tetap mendapatkan syafaat bersama di luar APBA sekitar Rp 17,2 T, kemudian dialihkan lebih Rp 1,7 T untuk dana menangani wabah covid-19.

Demikian juga Pimpinan DPRA sepertinya sebagai "subordinate" dan pengekor kabijakan eksekutif atau Pemerintah Aceh yang sekedar dilibat-libatkan dan ikut serta pada acara seremonial.

“DPRA saat ini seperti kehilangan jati diri dan identitas, karena ada SKPA yang terus bergerak di tengah covid-19 melaksanakan dan menggunakan uang belanja publik APBA di luar kontrol DPRA,” katanya.

Dosen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh ini menuturkan hingga hari ini rakyat Aceh di tengah ketidakpastian hidup dan kebijakan politik yang simpang-siur di tengah covid-19, dapat dipastikan tidak tahu DPRA itu ada atau tiada.

Jika kondisi ini makin makin parah serta tidak pasti, bahkan menjelang bulan Puasa Ramadhann1441 H, bisa saja rakyat hilang kepercayaan (distrust) terhadap DPRA.

“Sehingga rakyat hanya survival" dan tetap berusaha bertahan hidup sendiri, para elite politik Aceh ternyata setali tiga uang mementingkan jabatan, kedudukan serta kekuasaan politik yang menguntungkannya secara pemahaman jangka pendek, bukan untuk kepentingan rakyat Aceh sekitar 5,2 juta jiwa,” pungkas Taufik.[]

Komentar

Loading...