DPRA Diminta Panggil PT. PEMA

DPRA Diminta Panggil PT. PEMAFb Hasan Basri
KIA Ladong
A A A

Banda Aceh, acehtoday.com - Keputusan yang menghebohkan Aceh pada 15 Mei 2020 yakni  PT. Trans Continent angkat kaki dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar sangat menyentak dan menjadi perhatian masyarakat.

Keputusan yang tidak main-main dan dipandang sebelah mata dengan diangkutnya peralatan kerja serta seluruh alat berat pada 17 Mei 2020 menunjukkan kekecewaan CEO PT. Trans Continent Ismail Rasyid terhadap Pemerintah Aceh yang dipercayakan kepada PT. PEMA (Pembangunan Aceh) untuk menjadi penanggung jawab terhadap percepatan mendorong pembangunan kawasan industri di Aceh, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lain.

“Hal ini sangat mengecewakan dan sangat miris, tidak bertanggung jawab dengan kata lain, suatu pengkhianatan terhadap rakyat Aceh. Seluruh gaji dan   operasional PT. PEMA dianggarkan dalam anggaran belanja publik (APBA).  Komisi III harus memanggil meminta pertanggung jawaban Pemerintah Aceh, melalui PT. PEMA,” kata pengamat ekonomi dan pembangunan Dr Taufiq A Rahim, Selasa (19/5/2020) di Banda Aceh.

Taufiq menyatakan  pengkhianatan ini harus dijelaskan secara rinci dan transparan kepada DPRA, serta harus diketahui masyarakat dan publik Aceh. Juga harus dijelaskan ada apa sesungguhnya dengan peristiwa ini, atau ada pihak maupun "mafia" yang ikut bermain didalamnya. Hengkangnya PT. Trans Continent yang juga memiliki reputasi dan bisnis internasional, ini sangat mempermalukan rakyat Aceh.

Sebagai salah satu perusahaan dan bisnis transnational (internasional), ini memiliki jejaring yang luas dan tidak luput dari perhatian pasar internasional, serta bursa saham internasional.

“Ini sangat memalukan dan mencoreng wajah Aceh menjadi sangat negatif dimata internasional. Keterangan dari Ismail Rasyied mereka rugi setiap bulannya Rp 600 juta, selama sudah berjalan 9 bulan, ini buka jumlah nominal yang kecil, harus dipertanggung jawabkan secara perhitungan bisnis dan juga hukum,” katanya.

Oleh karena itu, kewajiban serta keharusan DPRA untuk memanggil PT. PEMA untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi, jangan-jangan ada orang, pihak dan kelompok yang bermain didalamnya yang ingin memanfaatkan program industrialisasi yang biasanya dapat memberikan keuntungan materi dan uang dalam jangka pendek, dibandingkan sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan perhotelan, juga yang lainnya.

“Jika ingin membangun Aceh, jangan abaikan aturan, ketentuan dan risiko ekonomi dan politik Aceh. Konon pula membuat malu Aceh di mata internasional di tengah Covid-19,”  pungkas Taufiq.[]

Komentar

Loading...