DR. Safrizal ZA:  Dana Tak Terduga APBD Bisa untuk Uang Lelah Petugas Medis

DR. Safrizal ZA:  Dana Tak Terduga APBD Bisa untuk Uang Lelah Petugas MedisHumas BNPB
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, DR Safrizal ZA  
A A A

Jakarta, acehtoday.com – Pemda diminta menggunakan dana Belanja Tidak Terduga APBD untuk menanggulangi wabah COVID-19 di wilayahnya, demikian arahan Mendagri Tito Karnavian.

“Pada lampiran surat edaran, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan delapan macam langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung penanganan wabah ini,” kata Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, DR Safrizal ZA  merujuk Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah,  Jakarta, Selasa 31 Maret 2020.

Safrizal menuturkan, dana Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk penyelidikan kontak dekat, penyelidikan epidemologis, termasuk biaya alat dan upah petugas.

“Kemudian bidang pencegahan darurat dapat digunakan untuk pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Safrizal menambahkan.

Selanjutnya, dana dapat disalurkan untuk pos biaya evakuasi pasien, termasuk pengurusan jenazah pasien meninggal dunia dan pengadaan alat-alat evakuasi. Kemudian pengadaan air bersih dan alat sanitasi seperti MCK darurat dan sistem pengolahan limbah, mengingat wabah COVID-19 sangat terkait dengan kebersihan.

Berikutnya, untuk tiga pos dana berturut-turut, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, serta kebutuhan papan, baik yang disediakan bagi pasien maupun petugas medis yang menjadi garda depan dalam penanganan wabah.

Yang terakhir, dana Belanja Tidak Terduga dapat dipakai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, misalnya membeli alat-alat kesehatan.

“Seperti ventilator, obat-obatan, disinfektan, dan termasuk uang lelah untuk petugas yang bekerja siang dan malam,” ujar Safrizal.

Sejauh ini, Kemendagri telah mengeluarkan tiga kebijakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di wilayah masing-masing.

Ketiganya yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ, serta buku pedoman cepat.

“Buku sudah disebarkan dalam bentuk soft copy sebagai respon cepat dari Kemendagri... tim kami menyusun dan mengkompilasi praktik pengalaman di Wuhan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia,” pungkas Safrizal.[] 

Komentar

Loading...