Rba3

INVESTIGASI: Jejak Perusahaan Nakal di Ekosistem Leuser (Bagian 2)

A A A

Banda Aceh, acehtoday.com - Surat dari Badan Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Aceh tertanggal 11 Mei 20212 ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh.

Isinya meminta BPKEL memberi pertimbangan teknis atas usulan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diajukan oleh PT. Nia Yulided Bersaudara (NYB) seluas 2.939,52 hektare di Desa Kemuning Hulu dan Jambur Labu, Kecamatan Birem Bayeun.

Meski statusnya masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL), namun lahan yang diajukan PT. NYB ternyata masih berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). BPKEL menolak memberikan izin dan meminta agar usulan izin tersebut bisa ditinjau ulang.

Seorang sumber yang pernah bekerja di BPKEL, mengakui bahwa saat itu BPKEL menolak memberi rekomendasi pemberian izin dengan alasan masih dalam kawasan hutan bernilai konservasi tinggi. Sebelumnya, Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad sudah memberikan izin lokasi pada 18 April 2012 dan izin lingkungan pada 3 Juli 2012.

Namun klausul dalam surat izin lokasi yang dikeluarkan Pj Bupati Nasrullah Muhammad itu, izin lokasi baru bisa digunakan jika sudah ada rekomendasi dari Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh.

Tapi sayangnya, empat bulan kemudian, BPKEL dibubarkan tepat pada Oktober 2012 oleh Gubernur Aceh yang baru menjabat, Zaini Abdullah.

Selanjutnya, Gubernur Zaini Abdullah mengeluarkan surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Nia Yulided Bersaudara pada tanggal 28 Maret 2014.

Sejak itulah, kawasan hutan bernilai konservasi tinggi ini mulai dirambah dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.Perusahaan PT. Nia Yulided Bersaudara diketahui milik Dedi Sartika seperti yang terdapat dalam akte notaris yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tahun 2012.

Menurut Mirzaini, karena statusnya APL, Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad mengeluarkan surat izin lokasi dan izin lingkungan kepada perusahaan tersebut.

Persoalan sengketa lahan kini muncul antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya menyatakan perusahaan mencaplok sebagian lahan mereka yang jadi Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat.

Sementara itu, Tenaga Teknis PT. Nia Yulided Bersaudara, Saifullah saat bernegosiasi dengan masyarakat yang berdemo terkait sengketa lahan pada Sabtu, 3 April 2021 mengatakan, pihak perusahan tidak ingin ada permusuhan dengan warga yang telah mengarap lahan terlebih dulu.

Tim Liputan kemudian berusaha menghubungi Humas PT. Nia Yulided dengan mengunjungi kantor perusahaan tersebut sesuai dengan alamat yang tercatat, tapi tidak ditemukan.

Tidak ada papan nama yang sesuai dengan nama dan alamat perusahaan itu di Jl. H.T. Daud Syah Nomor 29 Banda Aceh, seperti yang tertera pada google map.

Merek besar dunia itu turut andil merusak hutan Leuser, karena masih membeli sawit dari perusahaan yang masih merusak hutan Leuser.

Tapi lebih jauh, pihak perbankan besar di dunia dan merek makanan ringan ikut andil dalam aktivitas perusakan hutan Leuser.

Mulai dari perusahaan keuangan internasional seperti Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), CIMB, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), DBS, ABN Amro, JPMorgan Chase hingga merek dalam negeri Bank Negara Indonesia (BNI).

Bank-bank tersebut menjadi penyandang dana bagi puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ekosistem Leuser.Ada juga merek makanan seperti Unilever, Nestlé, PepsiCo, Ferrero, Mondel─ôz, General Mills, Kellogg’s, Mars dan Hershey Bunge, Cargill, Golden Agri-Resources (GAR), Musim Mas, Pepsico, dan Sime Darby Plantation.

Kecuali Unilever, merek besar ini masih belum berani mengumumkan secara terbuka daftar perusahaan pelaku deforestasi di Kawasan EKosistem Leuser.

Pun demikian, beberapa merek ternama seperti Nestlé, Musim Mas, dan Unilever yang sudah mengeluarkan kebijakan nol deforestasi dari rantai pasok minyak sawitnya untuk Ekosistem Leuser.

Lahirnya komitmen itu setelah adanya tekanan publik yang kian meningkat terhadap komitmen Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut, dan Nol Eksploitasi atau disebut NDPE (No Deforestation, No Peat and No Exploitation).

Di sisi lain, sejumlah merek ternama seperti Bunge, Cargill, Golden Agri-Resources (GAR), Mondel─ôz International, Musim Mas, Nestlé, Pepsico, Sime Darby Plantation, Unilever, dan Wilmar sudah membentuk koalisi.

Agendanya mendanai pengembangan sistem pemantauan hutan berbasis radar baru yang tersedia untuk umum yang dikenal dengan Radar Alerts for Detecting Deforestation (RADD).

Namun pertanyaannya, sejauh manakah sistem RADD ini berkontribusi menjaga Ekosistem Leuser dari aksi perambahan?

Sumber:Korelasi

Komentar

Loading...