Rba3

INVESTIGASI: Jejak Perusahaan Nakal di Ekosistem Leuser (Bagian1)

A A A

Aceh Timur, acehtoday.com - Aceh Timur merupakan salah satu daerah di Aceh yang memiliki kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest/HCVF) dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

KEL yang terbentang di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sejauh ini masih menjadi wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Luas KEL mencapai 2,6 juta hektare dan kaya akan keanekaragaman hayati.

Di Aceh, KEL masuk pada 13 kabupaten kota dan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional oleh Pemerintah Indonesia.

Namun, Pemerintah Aceh justru tidak memasukan Kawasan ini dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033. SK Menteri Kehutanan Nomor 276/Kpts-II/1997 disebutkan, luas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang berada di Aceh dan Sumatera Utara mencapai 1.094.692 hektare.

Tapi terjadi deforestasi atau perubahan bentuk dan luas berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.6589/Menhut-VII/KUH/2014 yakni tersisa hanya 838.872 hektare.

Perkebunan kelapa sawit sejauh ini menjadi salah satu faktor terbesar penyumbang aksi deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser. Di Aceh Timur, yang menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan di KEL, sedikitnya ada 31 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memilik izin Hak Guna Usaha (HGU).

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, merilis luas tanam dan produksi kelapa sawit tahun 2014-2016 di Aceh Timur seluas 25.842,00 hektare.

Masifnya deforestasi di KEL juga tidak bisa diabaikan dari keterlibatan merek-merek makanan ringan dan bank-bank besar dunia.

Merek besar dunia itu turut andil merusak hutan Leuser, karena masih membeli sawit dari perusahaan yang masih merusak hutan di KEL.

Dalam upaya mengawal kebijakan penurunan deforestasi, pada tahun 2018, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, atau yang dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit.

Hingga berakhirnya Inpres tersebut pada 19 September 2021, hutan di Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh Timur masih dirambah untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Fakta itu tentu sangat kontras dengan kebijakan Instruksi Presiden tentang Moratorium Sawit.

Bersama sejumlah jurnalis lintas media, kami melakukan liputan mendalam untuk melihat bagaimana proses kerusakan hutan yang dilakukan banyak perusahaan besar dunia dan kaitan dengan mata rantai pasokan sawit dari Kawasan Ekosistem Leuser.

Dalam perjalananya, tim juga berhasil mendokumentasikan aksi penurunan kayu balok menggunakan alat berat di lokasi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sabtu, 6 November 2021, kicauan burung memecah keheningan pagi di sebuah kawasan hutan hujan yang masih asri di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur.

Sesekali terdengar suara monyet bersahutan. Embun pagi masih membasahi dedaunan hutan bernilai konservasi tinggi ini.

Gemercik air sungai yang muaranya menuju Sungai Langsa mengalir perlahan. Kawasan ini menjadi lokasi cadangan air bersih untuk puluhan ribu penduduk Kota Langsa.

Dari pandangan mata, hamparan tanaman sawit jelang panen membentang di antara bukit-bukit menjulang. Di sekitarnya bukit-bukit masih berupa tutupan hutan yang masih asri nan sejuk.

Jelang siang, tiba-tiba arungan excavator mengubah suasana adem dan tenang dalam sekejap. Dua ekor Rangkong yang sedang bercinta di dahan Tualang langsung terbang menjauh.

Tempat tenangnya terganggu dengan suara riuh mesin excavator. Sebatang kayu balok ukuran besar ditarik dengan excavator dan satu lagi di belakang mendorong dan menjaga keseimbangan di jalan yang baru dibuka.

Kayu balok itu diturunkan dari lokasi pembukaan lahan untuk perkebunan PT. Nia Yulided Bersaudara.

Perusahaan ini memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.939,52 hektare.Fakta yang terekam kamera itu lalu dikonfirmasi kepada Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Wilayah III, Fajri, dalam sebuah kesempatan di lokasi peresmian Penangkaran Badak di Simpang Jernih, Aceh Timur, Kamis (11/11/2021).

Dirinya mengaku akan mengecek kayu-kayu itu, apakah memiliki barcode atau tidak.Menurutnya, kayu legal akan memiliki barcode dan masuk pada sistem online Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Di Aceh, pengelolaan SIPUHH berada di bawah Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh. (bersambung..)

Sumber:Korelasi

Komentar

Loading...