Janji Ekonomi Tumbuh 7%, Jokowi: 5% Patut Disyukuri

Janji Ekonomi Tumbuh 7%, Jokowi: 5% Patut Disyukuri
Foto: Ratas Jokowi
A A A

Bogor, acehtoday.com - Pada kuartal III-2019, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,02%. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%, namun sulit dicapai.



"Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas 5% ini patut kita syukuri," kata Jokowi, saat pidato di acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).



Kenapa harus bersyukur? Jokowi mengatakan, kondisi ekonomi dunia saat ini penuh ketidakpastian, khususnya karena perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Jokowi mengaku sudah diingatkan oleh Presiden Bank Dunia, David Malpass, untuk berhati-hati akan kemungkinan terjadinya resesi ekonomi.


"Telepon ke Presiden Bank Dunia beliau menyampaikan hati-hati Presiden Jokowi, dunia posisinya masih seperti ini dan kemungkinan tahun depan akan semakin sulit karena akan menuju sebuah resesi," tuturnya.

Saat bertemu Direktur Pelaksana IMF, Jokowi juga diingatkan hal yang serupa. Ancaman resesi menghantui ekonomi dunia saat ini.

"Kita melihat negara lain yang dulu (pertumbuhan ekonomi) 7% tak tahu menjadi minus artinya sudah resesi. Yang dulu 9% turun 6%," kata Jokowi.

Dalam acara yang dihadiri kepala daerah ini Jokowi meminta agar kepala daerah agar di saat kondisi ekonomi penuh ketidakpastian seperti saat ini, birokrasi jangan malah dipersulit.



"Saya pesan kepada ketua DPRD di kabupaten kota Jangan banyak-banyak membuat Perda jangan banyak-banyak pembuat Pergub Perwali. Negara ini kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita ke jerat sendiri hati-hati setop.

Dikit-dikit diatur, kecepatan kita dalam bergerak dalam memutuskan perubahan yang ada menjadi tidak cepat padahal sekarang negara sebesar apapun tanya fleksibel," papar Jokowi.



Pemerintah pusat, ujar Jokowi, saat ini sedang menyiapkan aturan berupa Omnibus Law yang bisa mempercepat birokrasi bagi investor yang mau berinvestasi di dalam negeri.[]

Sumber:CNBC
Hotline Covid-19

Komentar

Loading...