Jurnalis Aceh Bentuk Forum, Muhammad Saleh Terpilih Aklamasi

Jurnalis Aceh Bentuk Forum, Muhammad Saleh Terpilih AklamasiFoto: Dok. FJA
H. Muhammad Saleh menyampaikan visi dan misinya usai terpilih aklamasi sebagai Ketua FJA Periode 2020-2023
A A A

Banda Aceh, acehtyoday.com -- Jurnalis Aceh yang bernaung di berbagai media di Aceh hari ini mendeklarasikan sekaligus melakukan Kongres I Forum Jurnalis Aceh (FJA). Kamis 27 Agustus 2020.

Deklarasi organisasi jurnalis yang berazaskan semangat dan kekhususan Aceh  tersebut berlangsung di Rumoh Aceh Tibang, Banda Aceh.

Muhammad Shaleh (Modus Aceh), terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum Jurnalis Aceh (FJA), Periode 2020-2023.

Pemilihan itu berlangsung pada Deklarasi dan Kongres I FJA diikuti sejumlah perusahaan media pers serta jurnalis dari berbagai media, termasuk pers kampus.

Selanjutnya, kepada ketua terpilih diberi tugas untuk menyusun kepengurusan lengkap, AD/ART, kode etik organisasi serta standart operasional prosedur (SOP), paling lambat 30 hari sejak ditetapkan.

Usai terpilih, wartawan senior itu mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya, akan menyusun kepengurusan lengkap. “Insya Allah dalam dua hari ini selesai,” ucap dia.

Shaleh begitu dia akrab disapa menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perusahaan media dan insan pers, sesuai peraturan Dewan Pers. Khususnya anggota FJA.

Misal, mendorong sertifikasi perusahaan media serta kompetensi jurnalis. Termasuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di Aceh, Indonesia maupun internasional. “Saatnya kita berkolaborasi  dengan berbagai elemen. FJA harus terbuka dan jangan seperti katak di bawah terpurung,” ucap Shaleh usai terpilih.

Masih kata Shaleh, setiap anggota FJA memiliki posisi yang sama dan tanpa diskriminasi dalam berbagai kesempatan dan peluang. Terutama memperoleh pendidikan atau peningkatan kualitas.

“Apa artinya kehadiran FJA jika kita masih terkotak-kotak dan saling mempertahankan ego sektoral dengan memberi lebel pada media pers dan jurnalis. Sementara, kepada mereka tak pernah diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan pers dan jurnalis,” ungkap Shaleh.

Itu sebabnya, dia berjanji akan menjadikan FJA sebagai organisasi profesi pers yang terbuka.

“Namun, kita tetap berjalan dalam koridor UU No: 40/1999 tentang pers, kode etik jurnalistik serta ketentuan Dewan Pers,” janji Shaleh.

Selain itu, pihak akan mengirimkan pemberitahuan kepada Dewan Pers terkait lahirnya FJA.

Termasuk mempersiapkan segala keperluan dan ketentuan administrasi, untuk mendaftarkan diri sebagai partisipan.

“Hak berkumpul dan berserikat dijamin undang-undang. Dan Aceh merupakan daerah khusus. Karena itu, kami yakin kehadiran FJA dapat memberi manfaat besar kepada jurnalis di Aceh,” kata Shaleh optimis.

Deklarasi Rumoh Aceh 2020

Sebelumnya, disampaikan Deklarasi Rumoh Aceh 2020, sebagai cikal bakal lahirnya Forum Jurnalis Aceh (FJA). Deklarasi ini berisi sejumlah pertimbangan yang jadi dasar lahirnya FJA.

Shaleh menyebut, reformasi telah mengubah wajah pers menuju era kemerdekaan jurnalistik Indonesia, setelah rezim sebelum reformasi menutup peranan pers menjadi lembaga yang independen.

Keterlibatan negara di masa lalu dalam mengendalikan pers adalah kemunduran yang tidak boleh terulang pada masa depan.

Itu sebabnya, demokrasi yang membuka jalan, dari ketertutupan menuju kebebasan, sehingga pers mampu bediri sejajar dengan cabang kekuasaan negara, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pers berfungsi menjaga keseimbangan (check and balances) antar kekuasaan yang kewenangannya diberikan secara konstitusional. Sebab itu pers disebut sebagai pilar ke-empat demokrasi.

Perkembangan pers semakin pesat, industri media pun tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Tidak terkecuali di Aceh, yang baru saja menata kebebasan pasca perdamaian.

“Kehadiran pers bagi kehidupan rakyat Aceh, sejatinya mengawasi kekuasaan agar dalam penyelenggaraan kehidupan publik dan kepentingan umum, dilaksanakan secara bertanggungjawab. Aceh telah melewati beberapa fase kehidupan baru, mulai proses rehabilitasi dan rekontruksi akibat bencana tsunami hingga lahirnya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia,” papar Shaleh.

Program reintegrasi, dan pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Selanjutnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah, untuk pertama kali di Indonesia dengan pengaturan calon independen Di Aceh, Pilkada telah dilaksanakan tiga kali pasca perdamaian Helsinki, yang kemudian menjadi inspirasi bagi Indonesia (nasional).

“Dari Aceh calon independen itu lahir dan kini menjadi milik Indonesia,” ucap Shaleh.

Menurut Shaleh, pertumbuhan demokratisasi di Aceh hidup dengan segala keunikan, diantaranya, kehadiran peserta pemilihan yang berasal dari Partai Lokal (Parlok). Sesuatu yang tidak dimiliki propinsi atau daerah lain di Indonesia.

Di sisi lain, perjalanan demokrasi Aceh, kehadiran pers telah mewarnai perubahan dan mendorong tujuan dimaksud. Karenanya, dibutuhkan perspektif jurnalisme perdamaian, guna menjaga kepentingan Aceh sebagai local interest.

Begitupun, muncul tantangan yang dihadapi pekerja media di Aceh antara lain, terbatasnya akses untuk ikut serta dalam penguatan kompetensi jurnalis, sertifikasi perusahaan pers, keanggotaan dalam organisasi profesi.

“Dan yang lebih miris adalah, permasalahan hukum serta teror yang dihadapi jurnalis. Selain itu, praktek jurnalisme dalam bisnis di era virtual hingga menciptakan iklim kebebasan pers masih menjadi tantangan tersendiri,” jelas Shaleh.

Itu sebabnya, para inisiator memandang bahwa, pembangunan solidaritas kepada jurnalis merupakan suatu keharusan. Melalui sebuah gerakan yang dinamakan Manifesto Kutaraja, Insan Pers di Aceh mencoba merintis jalan baru.

“Sejalan dengan ide awal yang tertuang dalam Manifesto Kutaraja atau yang disingkat; MANIFESKU sebagai suatu penegasan dan pernyataan sikap guna mengembangkan kehidupan pers di Aceh beberapa waktu yang lalu,” papar dia.

“Perjuangan ini merupakan usaha terhadap perlindungan dan peningkatan kemerdekaan pers Aceh yang berdasarkan prinsip-prinsip, syariat Islam, perdamaian, demokrasi, kedaulatan atas hukum, dan kemanusiaan. MANIFESKU diumumkan tanggal 27 Agustus 2020 melalui Deklarasi Rumoh Aceh, sebagai tanda bahwa energi wadah ini tidak terlepas dari semangat kemerdekaan,” ungkap Shaleh.

Nah, dalam konteks Aceh. Bulan Agustus juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Deklarasi Rumoh Aceh menandakan bahwa organisasi ini berdiri untuk menjaga kepentingan dan masa depan Aceh.

“Gerakan ini diisiasikan oleh jurnalis, akademisi, dan pelaku usaha yang bergerak pada perusahaan pers, aktivis pers mahasiswa maupun tokoh masyarakat. Untuk itu, harapan lahirnya sebuah organisasi pers yang bebas dan bertanggung jawab semakin menjadi harapan yang ditunggu,” tambah dia.

Dalam upaya memelihara dan membesarkan tanggung jawab, meneguhkan disiplin jurnalis dan menjaga integritas. Maka kelahiran sebuah organisasi Forum Jurnalis Aceh (FJA) menjadi strategis.

“Gagasan pembentukan FJA adalah ikhtiar jurnalisme dan harapan untuk terwujudnya jurnalis yang profesional, kompeten, kredibel, dan berintegritas, serta mendahulukan informasi yang berdasarkan kebenaran,” ucap Shaleh.

Selain itu, FJA ikut berperan dalam merawat independensi pers, menghadirkan jurnalisme inklusif, yang tunduk pada aturan dan regulasi pers nasional, kode etik atau code of conduct, kebijakan serta peraturan Dewan Pers sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengawasi perusahaan serta organisasi maupun jurnalis di Indonesia.

“Berdasarkan semangat tersebut, kami mengajak jurnalis, pengelola perusahaan pers, dan akademisi, pers mahasiswa di Aceh untuk; GERAK SETARA, MAJU BERSAMA, menjadi bagi dari Forum Jurnalis Aceh,” katanya.[]

Komentar

Loading...