LSM LIBAS Desak Bupati Aceh Selatan Copot Plt.Kadinkes

LSM LIBAS Desak Bupati Aceh Selatan Copot Plt.Kadinkes
A A A

Akibat 6 Pegawai Positif Covid-19, Pelayanan P2P Ditutup, Kebijakan Isolasi Mandiri Di Aceh Selatan Dinilai Gagal

Tapak Tuan, acehtoday.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan resmi menutup sementara pelayanan di Bidang Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit (P2P), langkah itu diambil terkait adanya enam pegawai di bidang tersebut yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19)

Menanggapi hal itu, Koordinator LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (LIBAS), Mayfendri menilai kebijakan tersebut sangat fatal, pasalnya saat ini fungsi P2P wajib berjalan dan dikuatkan karena tracking kontak erat secepatnya dilakukan pasca terkonfirmasi Covid-19 pasien di wilayah kecamatan atau Gampong.

"Ini penting, sebab dari hasil tracking dilakukan analisis dan pengambilan swab massal untuk diketahui dan dipisahkan antara yang sudah tertular akibat gagalnya isolasi mandiri yang dipaksakan plt.dinkes Aceh Selatan," tudingnya.

Ia melanjutkan kalau memang petugas yang bekerja selama ini harus berhenti karena terkonfirmasi Covid-19, semestinya plt.kadinkes memberikan masukan ke bupati agar ditugaskan personil yang sudah memiliki kualifikasi, profesional dan pengalaman yang sekarang bertugas di SKPD lain untuk dijadikan tim Surveylands pada saat emergency.

"Menurut pantauan kami hal ini belum dilakukan padahal saat diketahui hasil positif Covid-19 dalam waktu 24 jam wajib dilakukan, kenyataannya plt.kadinkes sibuk dengan pernyataan media dan seolah-olah karena orangnya berhalangan menjadi alasan kewajiban Surveylands tidak dijalankan, seperti kita ketahui penularannya (Covid-19) sangat cepat, inilah yg perlu difahami bahwa titik fokus pandemik Covid-19 adalah mencegah dan mengendalikan kasus Covid-19 sebelum terlambat dan terinfeksi komunitas masyarakat secara luas," lanjutnya.

Menurutnya Jika kondisi sudah seperti ini sulit sekali untuk dikendalikan dan akan banyak jatuh korban terutama sekali pada kelompok rentan, menurutnya hal ini menunjukkan bahwa plt.kadinkes tidak mampu mengelola dan bertindak cepat pada waktu genting.

"Apalagi kebijakan yang dimunculkan selama ini menimbulkan kegaduhan, kontroversi bahkan sudah menimbulkan korban tertular kepada yang lain, andaikan dulu satu pasien terkonfirmasi positif yaitu tenaga medis di rumah sakit, begitu diketahui pasien yang ditangani reaktif rapit dan dilanjutkan tes PCR, sambilan menunggu hasil test dokter tersebut harus dikarantina dan jangan dibolehkan bekerja menangani pasien baik di rumah sakit ataupun tempat praktek, ternyata karena dianjurkan karantina mandiri dan tidak ada pengawasan melekat sehingga aktivitas dokter tersebut masih dilakukan seperti biasa," lanjutnya.

Ia melanjutkan ada beberapa kejadian yang serupa sehingga akibat kebijakan itu masyarakat yang menanggung bahaya, sedangkan plt.kadinkes masih kuat mempertahankan ego dengan mengutip Permenkes, padahal syarat isolasi mandiri tidak dipenuhi salah satunya adalah wajib adanya pernyataan masyarakat dilingkungan menerima dilakukan isolasi mandiri dilingkungan masyarakat setempat.

"Kami mendesak bupati segera bertindak mencopot plt.kadinkes Aceh Selatan dan segera menempatkan orang yang mampu menjalankan strategi pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kab Aceh Selatan, baiknya dari kalangan Medis yang mampu memahami persoalan dan melakukan aksi cepat, sebelum semuanya akan terlambat," tandasnya.[]

Komentar

Loading...