MaTA Sambut Baik Kesepakatan DPRA dan Plt Gubernur Aceh

Potensi APBA 2020 untuk cegah Covid-19 mencapai Rp. 7 Trilyun

MaTA Sambut Baik Kesepakatan DPRA dan Plt Gubernur Aceh
Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).
A A A

Banda Aceh, acehtoday.com – Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh menyambut baik kesepakatan eksekutif dan legeslatif Aceh terkait penghentian Tender APBA Tahun Anggaran 2020.  

Menurut Hafid, hal itu merupakan langkah kongkrit untuk penanganan pandemi COVID-19 di Aceh.

“Hemat kami, Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan rencana dan dokumen realokasi anggaran untuk mempercapat proses penanganan covid-19 di Aceh,” kata Hafid Pada Kamis 2 April 2020.

Dalam hitungan MaTA, dari Total APBA 2020 sebesar Rp. 17,2 Trilyun terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp. 7 Trilyun atau sebesar 40,96% dari total APBA untuk penanganan wabah ini.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari Belanja Tidak Langsung, maupun pada Belanja Langsung APBA 2020.

Pada belanja Tidak langsung terdapat potensi realokasi sebesar Rp. 847 Milyar yang merupakan akumulasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Sementara, pada pos Belanja langsung, yang terdiri dari terdapat belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal juga masih dapat di pangkas untuk dipergunakan untuk penanganan Covid-19.

“Pada pos Belanja Pegawai terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp. 240,9 Milyar yang bersumber dari Honor-honor PNS diluar gaji dan tunjangan. Pada tahun-tahun sebelumnya juga kita minta dipangkas. Angka tersebut tidak termasuk honorarium bagi honorer yang ada di Pemerintah Aceh,” tegasnya.

Selanjutnya pada pos anggaran Belanja Barang dan Jasa terdapat potensi realokasi sebesar Rp. 3,3 Trilyun.

“Angka-angka tersebut akumalasi dari sejumlah kegiatan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, biaya penyelenggara acara (EO), uang saku peserta pelatihan, souvenir, cindramata, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pakaian dinas (termasuk pakaian olahraga dan pakaian adat), biaya konsultan-konsultan/narasumber, belanja hibah kepada pihak ketiga serta belanja-belanja publikasi pemerintah. Angka realokasi ini tidak termasuk belanja barang uang akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Aceh.” Hafid mericikan.

Pada pos belanja modal terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp. 2,6 Trilyun.

Akumulasi angka tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan belanja modal kendaraan dinas, Pengadaan senjata api, serta proyek-proyek jalan, jembatan, bangunan yang sebagaimana kesepakatan Eksekutif dan Legeslatif akan dihentikan proses tendernya.

Pun begitu, MaTA mendesak pemerintah Aceh untuk segera menyiapkan langkah taktis dan strategis untuk penanganan COVID-19.

“Pemerintah Aceh sendiri dalam beberapa pekan kebelakang hanya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk instruksi maupun keputusan gubernur. Dimana kebijakan tersebut belum sama sekali membicarakan langkah konkret terhadap penanganan wabah serta dampak sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan secara menyeluruh,” tambah Hafid.

Menurutnya, pembatasan aktifitas masyarakat terkait pemberlakuan jam malam secara langsung akan berdampak pada perekonomian masyarakat. MaTA menilai hal itu belum sama sekali dibahas secara konkret penanganannya.

Berikut empat Tuntutan MaTA

Pertama; mempercepat proses realokasi anggaran APBA 2020 untuk penanganan covid-19.

Kedua; Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur dan DPRA harus segera menentukan program/ kegiatan pengurangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat akibat pembatasan aktifitas warga (baik himbauan tetap dirumah maupun pemberlakuan jam malam).

Ketiga; mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menentukan kriteria penerima manfaat, sehingga program/ kegiatan tersebut tidak salah sasaran.

Keempat; melakukan koordinasi dengan para pihak untuk mencegah penyebaran dan penanganan dampak social ekonomi masyarakat.[]

Komentar

Loading...