Menguak Desentralisasi Asimetris Aceh

Menguak Desentralisasi Asimetris Aceh
A A A

Buku ini menguak hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki daerah lain.

Judul: Desentralisasi Asimetris Aceh; Konteks Konsultasi dan Pertimbangan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Penulis: Dr Amrizal J Prang SH LLM
Editor : Dr. Sulaiman, SH, MH
Tebal: xxvi + 566 halaman
Penerbit: Bandar Publishing
Terbit: Desember 2019


Banda Aceh, acehtoday.com - Kajian yang membedah desentralisasi asimetris Aceh masih minim. Demikian juga maksud kata desentralisasi dan asimetris. Secara gampang buku yang diadaptasi dari disertasi penulis di Tata Hukum Negara Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan desentralisasi asimetris alias otonomi khusus.

Buku ini menguak hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki daerah lain.

Setelah perdamaian MoU Helsinki antara RI-GAM pada Senin, 15 Agustus 2005 lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. UUPA yang digarap dalam setahun ini memiliki otoritas yang diberikan kepada gubernur Aceh sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 8 Ayat 3.

Pasal itu menegaskan berkaitan pelaksanaan kebijakan administratif Pemerintah Pusat yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh perlu dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan gubernur.

Penulis menerangkan dengan desentralisasi asimetris yang dimiliki Aceh yakni dalam perspektif negara kesatuan (unitary state) menempatkan hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat bukan sebagai hubungan sub-ordinasi. Tetapi hubungan ko-ordinasi melalui konsultasi dan pertimbangan gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Aceh (DPRA). Begitu juga dalam konteks teori negara hukum menunjukkan bahwa NKRI telah menerapkan prinsip hukum equality before the law (persamaan di depan hukum) secara konsisten khususnya untuk Pemerintahan Aceh.

Sang penulis yang juga Karo Hukum Setda Aceh membelah isi buku ini dalam lima bagian. Bab pertama mendedah awal mula perdamaian Aceh. Bab kedua, sejarah kerajaan Aceh hingga Aceh menjadi bagian dari NKRI.

Bab ketiga adalah inti buku ini yakni desentralisasi asimentris Aceh dalam perspektif NKRI. Bagian ini juga menyisir daerah-daerah yang dianugerahi desentralisasi asimentris seperti Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, dan DIY Yogyakarta. Bagian ini menguraikan desentralisasi asimetris Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus.

Kemudian bab empat yakni perihal konsultasi dan pertimbangan gubernur dan DPRA bagian pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh. Seperti disebutkan posisi Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat bukanlah sub koordinat tapi terjalin koordinasi. Terakhir bab lima sebagai bagian penutup yang menyimpulkan bahwa konsultasi dan pemberian pertimbangan gubernur dan DPRA kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh merupakan kewenangan khusus yang bersifat abtributif, dalam konteks pelaksanaan desentralisasi asimetris sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD RI 1945. Kewenangan ini tidak terlepas dari kesepakatan MoU Helsinki

Kewenangan khusus kepada Aceh ini ditinjau dalam konteks prinsip NKRI tidak ada yang kontradiktif. Pertama, secara filosofi berdasarkan Pancasila bahwa NKRI mengaku adanya keberagaman sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, secara konstitusional dan yuridis sudah diatur di UUD RI 1945 yakni antara lain Pasal 18, Pasal 18A. Ketiga, secara sosiologi adanya tuntutan masyarakat Aceh agar terwujudnya perdamaian di Aceh pasca konflik selama 30 tahun

Buku setebal sekitar 4 sentimeter ini layak dibaca oleh pengamat politik termasuk peminat kajian otonomi khusus, birokrat di tingkat nasional dan daerah untuk memahami kekhususan Aceh, mahasiswa fakultas hukum dan sebagainya. Membaca buku ini memang menguras energi yang dijejali dengan kata demi kata. Tidak ada ilustrasi atau foto-foto pendukung agar mata tidak lelah mengejanya.

Sebagai buku yang menguak hal-hal terbaru tentang Aceh, kita layak memberikan apresiasi kepada penulis, editor, dan penerbit yang telah menyajikan asupan gizi otak yang sehat ini.[]

Komentar

Loading...