Rba3

Pahlawan Kesiangan Untuk Aceh

Pahlawan Kesiangan Untuk Aceh
A A A

Oleh Muhammad Rain

Banda Aceh, acehtoday.com - Ketika kebenaran kian sulit dikuak, korban pertama yang jatuh adalah bukan etika, namun logika. Selanjutnya korban tewas yang antri; media, pengacara dan hakim.

Bagaimana dengan angkatan bersenjata sebuah bangsa, apakah mereka berada dalam kausalitas korektif atau korelatif?

Jika ditanya kepada saya yang juga adalah alat negara (rakyat), maka alat yang buruk harus diganti alat yang baru, tidak harus BPK, apalagi KPK, cukup upayakan saja menelanjangkan dada; Pahlawan Kesiangan.

Karena kebenaran telah tak banyak gunanya lagi saat negara telah 'dijual' dan 'harga diri' warganya telah digadaikan untuk menebusnya.

Bagaimana soal tanggung jawab pemimpin?

Untuk kontes kepemimpinan, ada masanya kampanye ada juga masanya masuk penjara.

Selama ini, Aceh kerab dianggap berada pada konteks kebenaran dalam kedudukannya sebagai Propinsi Indonesia yang menyelenggarakan Syariat Islam, sehingga kebenaran dalam katagori pemerintahan bukan di negara Islam sekaligus menjadi tantangan logika berkebangsaan yang modern sekaligus moderat.

Tetapi sayangnya berbagai partai politik nasional yang menyumbang ideologi Islam dalam nomenklatur berpolitik mereka akhir-akhir ini nyatanya tidak mampu meramaikan konstalasi politiknya sebagai partai nasionalis yang inklusif Islam, sinar partai politik nasional yang berazaskan ciri keislaman belum tentu mampu menang di Aceh itulah faktanya, melogikasikan platform Ideologi Islam pada partai nasional Indonesia justru kalah suara ketika pemilu di Aceh.

Partai lokal lantas bermunculan menabalkan Islam sebagai identitas nama sekaligus pengejawantahan kekhususan Aceh dalam filantropi perkembangan politik di level Propinsi Aceh (Darul, Ummat dsb)

Kembali kepada kebenaran, sikap dan ideologi Islam yang moderat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya di Aceh sedang berada pada dimensi eskalasi dominasi.

Apakah yang orang Aceh inginkan dalam memaknai kebenaran itu dalam kegiatan keseharian masyarakat Aceh, institusi formil di Aceh, media di Aceh, kaum adat juga kaum sekuler, liberal di Aceh (menumpang hidup) sekaligus kaum dakwah yang bergegas mencintai sekaligus merasa tersisihkan apabila hendak keluar propinsi ber-BANK syariah, bersekolah syariah, berberita cambuk dan pelanggaran syariah yang tampak sangat kontradiktif dengan demokrasi di level Indonesia (baca: lain Aceh, lain hukum keistimewaannya).

Silakan berlogika, silakan bernostalgia, JANGAN LUPA ngopi dan TERTAWA.

*Penulis adalah praktisi media.

Komentar

Loading...