Pengamat: Anggota Dewan Harus Bercermin, Apa Yang Sudah Dilakukan Untuk Cegah Covid-19

Pengamat: Anggota Dewan Harus Bercermin, Apa Yang Sudah Dilakukan Untuk Cegah Covid-19
Dr Nasrul Zaman ST M.Kes (Pengamat Kebijakan Publik Aceh)
A A A

Banda Aceh, acehtoday.com -- Pernyataan Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky beberapa hari lalu terkait kinerja Pemerintah Aceh dalam menghadapi ancaman wabah Covid-19 menuai kontraversi.

Pengamat kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Zaman menilai, anggota dewan yang terhormat tersebut justru sedang membuka aibnya sendiri.

“Kalau ketidak siapan pemerintah, dalam hal ini eksekutif dinilai dari kemampuan RS Cut Mutia dan RSUZA dalam pengadaan alat kesehatan langsung dinyatakan kegagalan maka pak dewan itu sudah salah minum obat,” kata Nasrul gemas, Minggu 22 Maret 2020.

Nasrul menegaskan, legislative seharusnya justru bercermin pada kinerjanya sendiri. Pasalnya, menurut Nasrul DPR Aceh dalam waktu tiga tahun terakhir ini tidak memiliki kepekaan terhadap penganggaran pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia.

Konon lagi, pengadaan alat yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 sebagai suatu wabah yang sejak awal tidak dapat kita prediksi. Tanyakan pada manajemen kedua RS tersebut berapa banyak koreksi dewan atas pengajuan anggaran mereka oleh wakil rakyat itu.

“Yang pertama, pemerintah itu kan termasuk legislatif sendiri, baiknya pak dewan bertanya pada diri sendiri. Anggota dewan mana yang bersedia memberi bantuan anggaran pada rumah sakit Cut Mutia dalam tiga tahun terakhir ini? Setahu saya, RSU Cut Mutia ini sejak tiga tahun lalu, kekurangan anggaran pembangunan salah satunya ruang operasi yang tidak standar dan tidak fungsional padahal ruang operasi itu merupakan syarat standar sebuah rumah sakit.” Katanya.  

Nasrul menambahkan, menilai ketidaksiapan Pemerintah dengan kondisi saat ini tidak adil bila hanya melihat dari minimnya peralatan yang ada. Pasalnya, bukan hanya Aceh bahkan Indonesia tidak memproduksi kebutuhan dalam penanganan covid-19 secara massif. Sementara negara produsen alat kesehatan juga sedang membutuhkan untuk negaranya.

“Yang kedua, ketidak siapan tidak bisa dinilai dari minimnya peralatan yang ada. Karena memang bukan hanya Aceh bahkan Indonesia tidak memproduksi kebutuhan dalam penanganan covid-19 secara massif. Jika mau import saat ini barangnya tidak ada di pasaran, karena semua negara produsen juga membutuhkan untuk dalam negerinya. Jadi meskipun saat ini pemerintah Aceh punya dana tapi barangnya memang tak ada dipasaran,” tambah Nasrul.

Sementara itu, Nasrul justru mengajak semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah sinergitas antar semua elemen.

“Mari kita berhenti saling menyalahkan dalam menghadapi musibah covid-19 ini. Semua elemen harus saling mensinergikan antar kekuatan dan kemampuan masing-masing. Anggota dewan sudah saatnya mengisi ruang yang masih ada dalam penanganan covid-19, misalnya kembali ke dapil dan mensosialisasikan kepada konstituen untuk tidak keluar rumah jika tidak terpaksa, serta aktif meningkatkan berbagai bentuk public awareness di dapil masing-masing,”.

Selaian itu, Nasrul berpendapat, infrastruktur satgas covid-19 Aceh sudah mulai rapi. Kerjasama dan pelibatan para pihak sudah terbuka.  Surveilens sudah bekerja memetakan potensi dan wilayah terjangkit. Kabupaten kota sedang memantau setiap titik masuk daerah masing-masing, dan sudah terbentuk tim satgas di setiap daerah.

Berkaitan dengan alat seperti masker, APD dan alkohol dan lainnya yg dibutuhkan dalam penanganan covid-19 semuanya sudah dipesan ke Jakarta melalui Kementerian Kesehatan.

“Jadi saran saya mari bersabar dan terus bekerja bersama untuk Aceh terhindar dari covid-19.” Pungkas Nasrul. []

Komentar

Loading...