Penunggang Angin Populisme (1/2)

Catatan Ringan Akhir Pekan T. Taufiqulhadi
Jakarta, acehtoday.com - Sejak tujuh tahun lalu, atau sebelum itu, bumi di bawah langit nusantara ini sudah banyak yang bersalin rupa. Bukan hanya perkara penduduknya yang makin paham urusan teknologi informasi, tetapi juga berbagai ukur-ukuran sudah berubah. Paling aneh adalah berubahnya ukuran beragama.
Contohnya tante saya. Dialah yang mengajarkan saya ngaji dan sembahyang dulu. Ia bangga bukan alang-kepalang karena keponakan yang baru kelas satu SD ini pintarnya tidak ada bandingannya di tingkat kampung dalam perkara-perkara agama persis seperti yang ia ajarkannya. Tapi hari ini, anaknya, atau sepupu saya, berbahasa kepada saya "kami umat Islam". Seakan saya, yang sudah belajar Islam sejak SD dan bahkan diajarkan langsung oleh ibunya, di matanya, bukan"umat Islam". Itu hanya gegara dia dan saya berbeda pilihan dalam pemilu presiden kemarin.
Jadi menjadi muslim atau bukan hari ini tergantung warna politik. Walau santri di enam pesantren hebat di Jawa Timur, tapi berseberangan secara politik dengan sepupu saya ini, dapat dipastikan sang santri ini tidak masuk jadi "umat Islam". Hebat sekali memang sepupu saya ini, meski pengetahuan agamanya hanya ia pungut dari satu majlis ta'lim ke majelis ta'lim yang lain, tapi berani luar biasa mencoret atau memasukkan seseorang dalam kelompok "umat Islam".
Akibatnya memang hebat, agar tidak dicoret oleh sepupu saya ini, orang-orang berbondong-bondong unjuk kesalehan di ruang publik. Seperti saya punya teman, yang dulu telah berusaha mengikuti cara beragama sesuai iklim saat itu yang penuh bahasa toleransi.
Waktu itu ia terpikat dengan cerita model Islam inklusif, yang dalam bahasa sederhana, jika berislam mbok ya janganlah eksklusif: seakan dimuka bumi ini hanya kita yang beragama, lainnya semua sejenis kucing dan ayam, yang tidak ada pandangan tentang agama. Karena cerita itu, teman ini mengajak teman-teman lain untuk mendamprat pengguna pengeras suara di masjid.
Hemat teman saya ini, orang-orang pengguna pengeras suara ini ibarat makhluk baru masuk kota. Meraka hanya bikin ribut dari tengah malam ke tengah malam berikutnya, "Itu kampungan, dan sungguh tidak toleran" katanya. Tapi belakangan ini teman saya ini berbalik total. Ia pun menjadi penyeru utama agar para "pendukung penista agama" tidak perlu dishalatkan di masjid.
Lain lagi dengan teman seprofesi saya sebagai wartawan. Ia dulu acuh-acuh kepada urusan agama. Ketika teman-temannya memperjuangkan sebuah tempat jumatan di kantor baru, ia tengah-tengah giat-giatnya mengumpulkan mobil-mobil kuno. "Mobil VW antik ini adalah persoalan kalbu," katanya kepada saya, bergurau. Ia ingin mengesankan, jumatan itu belum masuk kalbunya.
Sekarang teman ini sudah berubah seperti bumi dan lagit. Ia memperkenalkan diri sebagai pemimpin teras organisasi perhimpunan alumni mobokrasi, yang dulu kumpul-kompol di Monas tersebut. Jika tampilannya dulu cukup dengan celana jeans belel dan kaos hitam butut, kini tampilannya bak ustad kondang yang tengah ditunggu beribu-ribu jamaahnya. Dimana pun bertemu, apakah di acara kondangan anak tetangga atau di acara hahal bi halal para perantau sekampungnya, selalu mengenakan jas yang ada belendru di luar, baju koko di dalam. Di puncak kepalanya bertengger kopiah putih yang sering dikenakan imam-imam mesjid yang alim.
Tapi yang lebih seronok, di bahunya selalu tersampir selembar kain warna hijau, yang sejauh ini saya belum tahu persis fungsinya, apakah untuk berteduh di kala hari panas, atau untuk lap ingus ketika pilek. Tugas utamanya teman saya ini sekarang, membuat meme sebanyak mungkin.
"Wahai umat Islam yang teraniaya, mari kita berjihat menghadapi rejim penguasa yang zalim ini," serunya dalam meme yang dikirim ke sebuah grup. Misi mengirim meme ini harus dilaksanakan seperti orang minum obat, tiga kali sehari.
Karena terlalu banyak hal yang tidak saya pahami lagi , saya memutuskan untuk bertemu pakar. Tujuan utama untuk bertanya kenapa sepupu dan teman-teman saya itu tiba-tiba berputar 180 derajat. Sementara saya masih terbengong-bengong di warung kopi reot di pinggir jalan menuju Tangse. Sebelumnya memang saya sempat berkonsultasi dengan istri saya secara khusus. Setelah berpikir nyaris keluar asap dari kepalanya, ia pun menganjurkan saya agar mengikuti saja tabiat teman-teman saya yang hijrah tersebut. "Kamu," saran isteri saya, "perlu juga unjuk kesalehan di muka umum."
Misalnya, jika orang orang lain menyerukan gerakan shalat subuh bersama, saya dimintanya menyerukan gerakan shalat dzuhur bersama.
"Carilah kain yang agak panjang, kalau perlu sepanjang kain kafan untuk dililitkan di kapala sebagai sorban" lanjut istri saya yang masih mengenakan seragam ibu-ibu pengajian itu.
"Karena makin besar sorbannya, makin senang aku."
"Juga jangan lupa kamu menggenakan baju gamis bordiran warna-warni agar kamu lebih disenangi bidadari," usul istri saya, dengan penuh gairah karena ia ingin sekali suaminya masuk surga.
Tapi ia tidak mempertimbangkan sama sekali bentuk tubuh saya yang pendek dan gemuk. Kalau saya pakai baju gamis plus sorban, dikira orang nanti saya ini bantal guling yang bisa menari. Maka saya buang jauh-jauh semua usul istri ini karena sungguh-sungguh tidak bermutu.
Itulah alasannya, saya perlu cari pakar terkenal, yang bisa membuat persoalan jadi jelas dan terang.
Pakar itu mengeja pelan-pelan agar saya paham. Menurutnya, itulah yang disebut populisme. Populisme itu, tegas sang pakar sekali lagi setelah melihat mata saya agak berputar-putar, bukan sejenis umbi rambat, tapi suatu kecenderungan politik yang memperhadapkan rakyat banyak dengan elite.
Jika rakyat banyak itu harus dipersepsikan putih bersih laksana kertas tanpa noda, maka elite itu sejenis makhluk hasil perkawinan silang antara spesies biawak dan belatung, saking joroknya. Kerjanya cuma mencuri uang negara dan menindas rakyat.
Otaknya elite ini bakhilnya nyaris sama bakhilnya perangai Abu Lahap, yang senang berpikir yang musykil-musykil. Merekalah yang membawa perkara-perkara aneh seperti makluk demokrasi dan jimat ekonomi pasar ke negeri ini. Mereka yang meyakinkan rakyat, jika demokrasi kita terima, rakyat bakal hidup riang gembira karena semua rakyat akan berubah menjadi sangat berkuasa.
Akan tetapi setelah setelah Presiden Soehato tergusur, dan kemudian digantikan presiden demi presiden lainnya, rakyat tidak juga punya kuasa. Setelah puluhan tahun berlaku demokrasi, jangankan punya kuasa untuk memilih anggota DPR yang agak genah, memilih anggota dekel yang sedikit becus saja tidak berdaya.
Hanya yang berubah adalah jika di masa Orde Baru rakyat takut jika mangkir dalam pemilu bisa-bisa pantatnya kena tendang sepatu militer, di era reformasi rakyat takut tidak terlibat ikut memberi suara dalam pemilu karena bisa-bisa mereka tidak dapat uang bakso dari para caleg. Alhasil, baik dulu atau pun sekarang, elite juga yang punya kuasa.
Nah, para elite ini juga mengiming-imingi rakyat dengan ekonomi pasar. Jika menerima ekonomi pasar, dijamin rakyat akan sejahtera bin makmur dalam sekejap. "Kalau tak percaya, tuh lihat di negeri Presiden Trump," kata ekonom pendukung ekonomi pasar, dengan semangat pialang di bursa saham Wall Street, "Semua makhluk, baik yang berjalan tegak maupun yang bermata juling, pasti makmur belaka hingga tujuh turunan di sana."
Soal ekonomi pasar, kadang-kadang bisa juga bikin runyam. Apakah memang selama ini, pikir rakyat, belum ada pasar di Indonesia. Lantas Pasar Atom di Medan, Pasar Tunjungan di Surabaya dan Pasar Ular di Tanjungpriok, itu disebut apa? Bagi orang kecil, memang dikiranya ekonomi pasar itu sama dengan pedagang bawang merah dan cabe keriting yang berjubel-jubelan di suatu tempat, sementara orang banyak datang cukup dengan membawa Rp 50 ribu untuk membeli sebanyak mungkin barang-barang sesuai dengan pesanan istrinya di rumah.
Meraka tidak ada bayangan, dalam ekonomi pasar memang perlu uang. Hanya bukan Rp 50 ribu sekadar bisa beli ikan asin dan sayur asem. Tapi perlu uang yang sangat besar, bergunung-gunung jumlahnya. Modal itu digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa, sehingga barang dan jasa dari satu negara akan berpindah ke tangan ke pemilik baru di negara yang lain. Misalnya, Pangeran al Waleed dari Arab Saudi membeli Citicorp, perusahaan seukuran dunia itu milik orang di Amerika.
Setelah ia beli, serta-merta pemiliknya berganti dari pemilik asli di Amerika berganti kepada pemilik baru dari padang pasir sana. Contoh lagi, PT Telekom, yang semula pemiliknya di Jakarta, tahu-tahu berpindah tangan ke pemilik baru yang bertempat tinggal di sebuah pulau kecil, Singapura. Untuk semua itu perlu modal yang sangat besar. Jika tidak ada uang, jangankan untuk membeli saham citigroup, membeli dua ekor panda untuk pelipur anak-anak di kebun binatang saja bakal pusing tujuh keliling.
Pejaten Barat, 31 Mei 2020.
Komentar