Politikus Aceh Sarankan Smart Farming di Covid-19

Banda Aceh, acehtoday.com - Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wapres menyebutkan konsumsi makanan masyarakat Aceh dalam satu tahun Rp 40,64 Triliun terbesar untuk makanan dan minuman Rp 13,4 Triliun, padi-padian Rp 5 triliun, ikan Rp 5,3 triliun, dan rokok Rp 5,5 triliun.

Bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan tetap, persoalan daya beli untuk konsumsi makanan bukanlah persoalan namun bagi masyarakat masuk dalam kelompok rentan dengan penghasilan pas pasan apalagi 800.000 rakyat Aceh masuk dalam basis data terpadu (BDT) dengan katagori miskin tentu akan menjadi persoalan besar.  Lalu apa yang harus dilakukan ditengah ruang gerak, kesempatan dan interaksi terbatas di tengah pandemi covid 19, salah satunya adalah mempraktekkan metode smart farming atau bertani cerdas.

“Smart farming dalam pengertian biasa adalah mengunakan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantititas produksi pertanian. Akan tetapi menggunakan semua potensi yang tersedia di sekitar kita untuk diolah berbasis pengetahuan juga bagian dari smart farming,” ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Muslahuddin Daud, Kamis (14/5/2020) di Banda Aceh.

Muslahuddin menuturkan menggunakan pekarangan rumah bersama anggota keluarga, mengolah sampah organik menjadi pupuk atau mempraktekkan pembuatan pakan ternak dan ikan untuk digunakan sendiri adalah juga bagian dari smart fariming. Atau ada tanaman selama ini kurang produktif dicarikan solusi agar dapat menghasilkan dengan baik. Semua bisa dilakukan karena ketersediaan waktu dan semangat untuk mempertahan jumlah konsumsi dan asupan gizi keluarga.

“Saya sarankan  kepada Pemerintah Aceh yang refocusing aggaran bahwa perlu adanya kegiatan quick win kepada masyarakat yang sudah masuk kategori miskin dan yang berdampak berat dari pekerjaan nonformal. Maka SKPA seperti Distanbun, Perikanan, dan Peternakan perlu melakukan reorientasi program yang langsung dapat membantu keringanan masyarakat,” pintanya.

Muslahuddin memberi contoh, pemerintah membudidayakan ayam kampung dengan menyediakan DOC atau bibit ayam yang telah dilakukan standar kesehatannya. Masyarakat diberikan pakan dan tinggal memelihara saja. Kalau saja satu KK diberikan 100 ekor ayam maka dalam 60 hari sudah menghasilkan 100 ayam dengan harga murah Rp 40.000, maka sudah menghasilkan Rp 4 juta.