Proyek Pembangunan Ibu Kota  Perlu di Bagi-Bagi

Proyek Pembangunan Ibu Kota  Perlu di Bagi-Bagi
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
A A A

Balikpapan, acehtoday.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara tidak bisa seutuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor swasta dalam dan luar negeri juga ikut terlibat.



Hal tersebut dikemukakan Jokowi yang didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju saat berbincang dengan awak media di Novotel Balikpapan, di sela kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).



"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masak kita kerjain sendiri, APBN habis lah," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa saat ini hampir semua negara melibatkan sektor swasta dalam mengerjakan berbagai proyek. Mulai dari skema kerja sama Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan tidak memberi beban ke negara," kata Jokowi.



"Tapi barang jadi bisa PPP, KPBU, investasi swasta kan banyak, dan justru itu yang kita harapkan," tegasnya.



Berdasarkan Bappenas, rencana pembangunan ibu kota baru melalui APBN porsinya hanya 19,2% atau Rp 89,472 triliun dari total anggaran sekitar Rp 466 triliun. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang menyebut bahwa APBN bukan sumber pendanaan utama dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.



Mayoritas pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Skemanya bisa melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Selain itu juga terdapat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).



Porsi pembangunan melalui investasi langsung swasta/BUMN dipatok 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Sedangkan melalui KPBU/PPP porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun. Kerja sama KPBU ini bisa juga dengan mitra dari luar negeri.



Mengutip laporan Financial Times (FT), sebagai sumber pendanaan swasta, Indonesia dinilai lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dibandingkan lembaga multilateral lain yang lebih mapan .



Dipilihnya bank yang berbasis di Beijing, China itu, dibandingkan dengan lembaga pendanaan global lainnya seperti Bank Dunia (World Bank/WB) asal Amerika Serikat, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), bukan tanpa alasan.



Salah satu alasan kuat yang mendasarinya adalah AIIB dapat menawarkan opsi yang lebih fleksibel untuk pendanaan dibandingkan dengan World Bank dan ADB.



"Jika saya membutuhkannya (dana), saya akan pergi dulu ke AIIB," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kennedy Simanjuntak sebagaimana dikutip dari FT, Senin (2/12/2019).[]

Sumber:CNBC

Komentar

Loading...