Raja Hammurabi, Kebijakan Publik, dan Keselamatan Kita

Raja Hammurabi, Kebijakan Publik, dan Keselamatan KitaInternet
Raja Hammurabi
A A A

Oleh: Khairul Munadi (Dosen Unsyiah)

Banda Aceh, acehtoday.com - Kali ini saya ingin menukil sebuah catatan sejarah. Yang terekam baik dalam perjalanan panjang umat manusia. Walau berbeda zaman, nafas filosofisnya masih kontekstual. Toh, perilaku dasar manusia tak banyak berubah. Di sepanjang masa, watak dan lakon yang kita mainkan nyaris sama. Ambil contoh beberapa yang tak sehat: haus kekuasaan, serakah, egois, dan licik.

Sekali peristiwa, ada seorang raja. Namanya Hammurabi. Dia memerintah Dinasti Babilonia pertama di kawasan Mesopotamia (sekarang Irak). Dia adalah raja keenam pada masa itu, bertahta dalam kurun 1792-1750 SM. Hammurabi gemar berperang sekaligus administrator ulung.

Sang Raja ini bisa sangat kejam pada musuh. Juga tega menghancurkan kota-kota yang warganya tak patuh. Namun, Hammurabi dikenal cakap membangun persatuan dan stabilitas dalam wilayah kekuasaannya. Salah satunya dengan menerbitkan kompilasi hukum yang mengikat semua warga.

Untuk memastikan tertib sosial, Hammurabi mengeluarkan code of conducts atau kode etik. Semacam perangkat hukum berisikan 282 pasal. Kode etik ini dia maksudkan untuk mengatur tanggung jawab sesama warga: pejabat, profesional, dan masyarakat. Meski beberapa pasal dianggap kejam, substansinya masih relevan dengan konteks sekarang.

Kompilasi hukum Hammurabi mencakup tiga konsep besar: resiprositas atau timbal-balik, akuntabilitas, dan insentif. Konsepsinya yang terkenal diwakili frasa: “an eye for an eye and a tooth for a tooth”. Mata dibalas mata dan gigi dibalas gigi.

Bagaimana konstitusi Hammurabi ini disosialisasikan? Butir-butir pasalnya dipahat pada sebuah lempengan batu besar (pilar) setinggi lebih kurang 2.5 sampai 3 meter. Lalu, pilar tersebut diletakkan di pusat Kota Babilon agar dapat dibaca rakyat seantero kota.

Kebijakan dan Keselamatan Publik

Mari cermati satu pasal saja yang relevan dengan situasi saat ini, nomor 229:“If a builder builds a house for a man and does not make its construction firm, and the house which he has built collapses and causes the death of the owner of the house, that builder shall be put to death”.

Terjemahan bebasnya: “Bila ada pengembang yang membangun rumah seseorang dan tidak membuatnya dengan konstruksi yang kuat, dan rumah yang dibangun itu roboh dan menyebabkan kematian pemiliknya, maka pengembang tersebut akan dikenai hukuman mati”.

Bagaimanan kaitannya dengan kebijakan publik? Silakan ganti saja, misalnya kata “pengembang” dengan “pejabat publik”, “rumah seseorang” dengan “kebijakan publik”. Begitu juga beberapa kata lain yang relevan.

Sependek pengetahuan saya, di negeri ini, belum pernah ada pejabat atau wakil rakyat yang dihadapkan pada konsekuensi serius akibat kebijakan buruk yang dilahirkannya. Mereka jarang tersentuh fatalitas akibat kesalahan kebijakan. Bahkan yang terjadi adalah risk transfer. Risiko itu ditanggung masyarakat luas. Sehingga, wajar saja unsur urgensi dan kehati-hatian sering luput dalam pertimbangan.

Saya melihat ini tidak fair dalam kehidupan kita bernegara. Bila terbukti abai atau keliru dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting untuk kemaslahatan publik, mestinya mereka juga menanggung risiko tersebut. Bila dokter yang malpraktek dapat dikenai sanksi, mengapa para decision maker yang salah memutuskan –yang menyebabkan kecelakaan atau kematian orang– tak mendapatkan sanksi setimpal?

Implikasi kehadiran risiko itu sangat penting dalam urusan keselamatan publik, seperti penanganan bencana. Perlu ada mekanisme agar para pejabat publik (pemerintah dan legislatif) tak mudah abai terhadap upaya-upaya keselamatan masyarakat. Mereka yang memiliki otoritas pengambilan kebijakan perlu didekatkan dengan risiko kesalahan kebijakan itu sendiri. Bak pepatah, yang makan nangka harus ikut kena getahnya!

Kita kerap mendengar dilema penanganan bencana di daerah, bahkan yang tinggi kerawanannya seperti Aceh. Kelembagaan yang loyo, minim keberpihakan anggaran, usulan program yang dicoret wakil rakyat, dan lain-lain. Ini adalah bentuk-bentuk keabaian terhadap amanat undang-undang oleh pengambil kebijakan. Dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Dalam kasus korona saat ini pun, kita menyaksikan ragam pernyataan pejabat publik –dari pusat hingga daerah– yang misleading. Menyesatkan!

Bagaimana menyikapinya? Mungkin perlu dialog imajiner dengan Raja Hammurabi. Walau kita sudah berjarak lebih 4000 tahun dengan pikirannya. Selamat berakhir pekan!

Komentar

Loading...