Rp 1.000 Jadi Rp 1, RI Bakal Seperti Turki atau Zimbabwe?

Rp 1.000 Jadi Rp 1, RI Bakal Seperti Turki atau Zimbabwe?
A A A

Jakarta, acehtoday.com - Wacana penyederhanaan nilai rupiah alias redenominasi muncul lagi. Kementerian Keuangan memasukkan rencana redenominasi ke daftar beleid yang akan dibahas pada 2020-2024.

Intinya, redenominasi akan membuat nominal rupiah lebih sederhana. Nantinya Rp 1.000 akan diubah menjadi Rp 1, menyederhanakan tiga digit.

Pada 2017, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sempat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun RUU itu masih nyangkut di Senayan, belum ada pengesahan sampai sekarang.

Padahal andai disahkan, maka Rp 1.000 menjadi Rp 1 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Setelah masa transisi selama lima tahun, redenominasi bakal berlaku penuh pada 2025.

Apa yang menjadi latar belakang pemerintah dan BI memandang redenominasi sebagai sebuah hal yang penting?

"Bahwa pada saat ini pecahan Rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak, sehingga untuk efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas Rupiah, perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukarnya," sebut konsiderans huruf c RUU Perubahan Harga Rupiah.

Ya, rupiah memang agak keterlaluan. Di Asia, hanya don Vietnam yang punya kurs lebih panjang di hadapan dolar AS. Akibatnya, pencantuman nominal rupiah, terutama dalam jumlah besar, menjadi sangat tidak praktis.

Misalnya dalam kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, penerimaan negara ditargetkan Rp 1.669.948.459.678.000. Kalau dibaca nominalnya akan berbunyi satu kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh delapan ribu rupiah.

Sementara belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.739.165.851.403.000. Kalau dibaca menjadi dua kuadriliun tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah.

Redenominasi bukan barang baru, beberapa negara sudah menerapkannya. Ada yang berhasil ada pula yang gagal total.

Contoh negara yang bisa dibilang sukses adalah Turki. Pada 2003, pemerintah Turki mengesahkan UU redenominasi yang menghapus enam nol di mata uang lira. Bukan hanya tiga, seperti yang rencananya dilakukan Indonesia.

Meski UU disahkan pada 2003, butuh dua tahun untuk memberlakukan kebijakan ini. Pada 2005 Turki menerbitkan dua lira, yaitu yang lama dan yang baru. Kemudian baru pada Januari 2009 Turki memberlakukan lira baru secara penuh.

Langkah Turki melakukan redenominasi dinilai berhasil. Jeffey Kim, Profesor Sungkyunkwan University (Korea Selatan), dalam kolomnya di The Korea Times menyebut ada empat hasil positif dari redenominasi di Negeri Kebab.

Pertama, kredibilitas mata uang meningkat. Kedua, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sederhana.

Ketiga, nilai nominal mata uang lira menjadi bisa disandingkan dengan mata uang lainnya. Misalnya, US$ 1 dan EUR 1 setara dengan sekira TRY 7. Tidak sampai belasan ribu sepert rupiah.

Keempat, penyederhanaan harga mata uang juga mampu menjangkar ekspektasi inflasi. Sebelum redenominasi, inflasi Turki bisa mencapai puluhan bahkan ratusan persen. Selepas redenominasi, laju inflasi relatif bisa lebih terjaga.

"Turki adalah contoh sukses penerapan redenominasi di suatu negara. Pengalaman Turki memberi pelajaran bagi negara yang ingin menerapkan kebijakan serupa" sebut Profesor Kim.

Namun tidak semua redenominasi berakhir manis. Di Zimbabwe, redenominasi malah gagal total dan dolar Zimbabwe kini punah.

Zimbabwe melakukan tiga kali redenominasi yaitu pada 2006, 2008, dan 2009. Pada 2006, harga dolar dolar Zimbabwe 'disunat' tiga digit. Uang ZWN 1.000 berubah menjadi ZWN 1, seperti yang rencananya diterapkan di Indonesia.

Namun karena melimpahnya uang beredar akibat pencetakan uang gila-gilaan, inflasi Zimbabwe tidak terkendali. Pada 2007, inflasi Zimbabwe sempat mencapai 1.000%!

Belum lagi bank sentral sama sekali tidak punya independensi, dengan menyebut inflasi sebagai barang haram. Dunia usaha tidak boleh menaikkan harga, yang kemudian malah memicu merebaknya aktivitas ekonomi 'bawah tanah'. Di pasar gelap, US$ 1 bisa dihargai sampai ZWN 600.000.

Kemudian pada 2008, redenominasi dilakukan kembali dan dolar Zimbabwe mengalami perubahan kode dari ZWN menjadi ZWR. Kala itu, ZWN 10.000.000.000 berubah menjadi ZWR 1.

Akan tetapi, redenominasi jilid II tidak mengubah kenyataan bahwa dolar Zimbabwe adalah uang yang tiada berharga. Sebab, bank sentral tetap harus mencetak uang gila-gilaan untuk membiayai rezim pemerintahan Presiden Robert Mugabe. Saat redenominasi jilid II berlaku, penggunaan mata uang asing menjadi semakin biasa di negara itu, karena dolar Zimbabwe yang nyaris tidak berharga sama sekali.

Lalu pada 2009, dolar Zimbabwe lagi-lagi mengalami redenominasi dengan perubahan kode dari ZWR menjadi ZWL. Bukan kaleng-kaleng, langsung 12 nol dipangkas. Jadi ZWR 1.000.000.000.000 setara dengan ZWL 1.

Redenominasi ketiga pun tidak sukses, karena ekonomi Zimbabwe praktis sudah menggunakan dolar AS sebagai mata uang yang berlaku sehari-hari. Uang beredar yang terlalu banyak membuat inflasi Zimbabwe pada 2008 sempat mencapai 250.000%. Mesin ATM sampai tidak bisa mengeluarkan uang karena jumlah nol yang kebangetan banyaknya.

Akhirnya Zimbabwe menyerah. Pada 2014, bank sentral Zimbabwe menyatakan bahwa dolar AS, rand Afrika Selatan, pula Botswana, poundsterling Inggris, euro, dolar Australia, yuan China, rupee India, dan yen Jepang adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian pada pertengahan 2015, bank sentral Zimbabwe secara resmi 'menyuntik mati' dolar Zimbabwe dan beralih ke dolar AS sebagai mata uang utama.

Jadi, inti dari keberhasilan redenominasi adalah mengendalikan inflasi. Ketika inflasi bisa terkendali, maka redenominasi akan sangat membantu untuk menjangkar ekpektasi. Namun ketika rakyat hilang kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, maka redenominasi tidak akan banyak membantu.

Komentar

Loading...