Siti Zuhro Sebut 2020 Politik Indonesia Masuk Masa Suram

Siti Zuhro Sebut 2020 Politik Indonesia Masuk Masa Suram
Pakar politik Prof R Siti Zuhro. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
A A A

Jakarta, acehtoday.com -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut pemerintah perlu mengambil langkah serius dan fundamental memasuki tahun 2020. Siti mengakui ketimpangan ekonomi dan kemiskinan menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan.



"Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik," ujar Siti saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12) dikutip dari Antara.



Siti menegaskan, permasalahan Indonesia sejatinya bukanlah radikalisme. Ia menekankan pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

"Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme," ujar Siti Zuhro.

Siti melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia. Dia menjelaskan mengenai angka kemiskinan dan pengangguran yang masih signifikan.



"Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," kata dia.



Menurutnya, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Hal ini penting, ujar dia, supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati.

Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.



"(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan pak Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan itu," ujar Siti.


Siti menilai pemerintah sedang membangun kebijakan ke arah domestik agar wajah Indonesia cantik terlihat ke luar negeri. Oleh karena itu, kata dia, sebetulnya politisasi radikalisme dan politik identitas menimbulkan pertanyaan mendasar apakah itu relevan dengan keputusan politik yang dicanangkan pemerintah.[]

Sumber:CNN
Hotline Covid-19

Komentar

Loading...