Rba3

Tersangka di Singkil Dipersulit Bertemu Keluarga, Advokat Aceh Bersuara

Tersangka di Singkil Dipersulit Bertemu Keluarga, Advokat Aceh Bersuara
A A A

Singkil, acehtoday.com - Advokat Aceh menyayangkan adanya upaya mempersulit akses kepada para tersangka untuk bertemu dengan keluarga dan calon penasehat hukum untuk pendampingan kasus tipikor di kejaksaan negeri Singkil.

Hal ini disampaikan oleh Advokat senior Aceh, Kasibun Daulay pada Jumat 3 Juni 2022 melalui pesan singkatnya.

Kasus yang menarik perhatian publik ini adalah dugaan korupsi pengadaan kapal penumpang Singkil 3 di dinas perhubungan Aceh Singkil tahun 2018 dengan kerugian negara berdasarkan audit BPKP Aceh sebesar 354 juta. Sejauh ini tersangka ditetapkan 9 orang.

"Padahal menurut KUHAP pasal 55 , 56 dan 57 memilih dan berkomunikasi dengan penasehat hukum adalah hak dari tersangka. Oleh karenanya aparat penegak hukum termasuk kejaksaan negeri Singkil dan pihak rumah Tahanan negara Singkil harus membuka akses kepada keluarga dan penasehat hukum,"terang Kasibun Daulay.

"Terlebih lagi hal ini bukanlah sebuah peristiwa terorisme yang berbahaya dan harus dijauhkan dalam isolasi sedemikian rupa. Apalagi kerugian negara kurang dari 400 juta dan masih dalam proses pembuktian yang masih panjang.
Maknanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) harus dipegang teguh oleh semua pihak dan kesamaan didepan hukum ( equality before the law)," tambahnya lagi

"Siapa yang bisa memastikan bahwa mereka bersalah" tegas Kasibun .

Sementara itu dihubungi ditempat terpisah, Advokat Nourman mendesak agar kejaksaan negeri Singkil untuk membuka akses kepada tersangka sesegera mungkin sesuai dengan haknya.

Bahkan dirinya meminta atensi kejaksaan tinggi untuk proses yang berlebihan ini.

" Proses hukum ini terlalu berlebihan, jangan sampai menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lainnya" kata Nourman.

"Untuk kasus dengan kerugian negara yang kecil ini seharusnya kejaksaan memilih pendekatan pengembalian kerugian negara dan pembinaan tertentu yang bukan berpotensi mematikan masa depan ASN. Apalagi ada keinginan beberapa anggota ULP mengajukan diri mundur dari tugasnya. Ini akan membahayakan administrasi pemerintahan." Pungkas Nourman.[]

Komentar

Loading...