Teuku Neta: Papua & Aceh Dana Otsus Triliunan, Namun Masih Termiskin

Teuku Neta: Papua & Aceh Dana Otsus Triliunan, Namun Masih TermiskinInternet
Teuku Neta Firdaus
A A A

Jakarta, acehtoday.com  - Presiden Jokowi telah menandatangani UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020 yang di Pasal 14 menyebutkan tentang dana otonomi khusus (otsus) dan Dana Keistimewaan.

Dana otsus Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Rp 1,5 Triliun, dana otsus untuk Papua Rp 8,4 triliun (untuk Provinsi Papua Rp 5,8 triliun dan Papua Barat Rp 2,5 triliun) plus dana tambahan infrastruktur Rp 4,6 triliun (dibagi untuk Papua Rp 2,8 triliun dan Papua Barat Rp 1,8 triliun), maka total dana Otsus yang diterima provinsi paling baran tersebut sebesar Rp 13 triliun.

Kemudian, dana otsus Aceh Rp 8,3 triliun. Ironisnya dana otsus yang sudah bertahun-tahun dikucurkan pusat, tapi belum mampu melepaskan status Aceh sebagai provinsi termiskin (nomor 6 angka kemiskinan terbesar secara nasional), Papua (nomor 1 angka kemiskinan terbesar secara nasional), dan Papua Barat (nomor 2 angka kemiskinan terbesar secara nasional).

“Mengapa angka kemiskinan di tiga daerah itu masih besar? Secara garis besar karena pengelolaan dana otsus belum maksimal dan fokus,” ungkap Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus, Senin (24/2/2020) di Jakarta.

Teuku Neta mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mewanti-wanti jajaran pemerintah Aceh untuk menggunakan APBD se-efektif mungkin. Pasalnya, dengan APBD Aceh Rp 9 triliun dan dana otsus Rp 8 triliun, total Rp 17 triliun seharusnya angka kemiskinan Aceh bisa ditekan, tapi angka kemiskinan malah cukup besar, mencapai 14 persen. Demikian kata Presiden Jokowi di Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Sabtu (22/2/2020).

“Tepat sekali penegasan Bapak Presiden Jokowi yang meminta daerah melakukan pengelolaan dana belanja daerah dengan baik, bersih, dan akuntabel.

Bapak Presiden Jokowi mengingatkan Pemerintah Aceh perihal optimalisasi pengelolaan dana tersebut, bagaimana government-nya, apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat.

Hal-hal ini yang menjadi tanda tanya Pak Jokowi," ungkap Teuku Neta yang juga pegiat anti korupsi.

Teuku Neta menyatakan, pidato Presiden Jokowi seharusnya menjadi tamparan bagi daerah yang menerima dana otsus namun gagal mengentaskan angka kemiskinan.

 “Sejak 2008 s/d 2012, total dana otsus yang diterima Aceh yakni Rp 81,4 triliun namun Aceh masih nomor 1 termiskin di Sumatera dan nomor 6 termiskin di Indonesia.

Tentu hal ini ada yang salah dalam pengelolaan dana otsus. Menghabiskan dana saja tidak bisa, bagaimana jika disuruh cari dana pasti lebih tidak bisa, maka jangan salahkan pusat jika kemerosotan ekonomi di Aceh terus terjadi, selama Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia semua keinginan Pemerintah Aceh untuk kesejahteraan rakyat Aceh selalu diprioritaskan,” papar Neta.

Masih di tempat yang sama, Bapak Presiden Jokowi menawarkan siap mendampingi pemerintah daerah dalam penggunaan dana otsus.

Disebutkan jika dia bertanya ke pemda Aceh, perlu nggak asistensi? Kalau perlu, besok langsung didampingi. Namun masalahnya, apakah pemerintah Aceh mau?

Presiden Jokowi menambahkan, pendampingan dari pemerintah pusat memiliki konsekuensi yakni pemerintah pusat akan memastikan penggunaan dana otsus Aceh diterapkan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

“Kalau saya tanya ke rakyat, nanti seluruh rakyat bilang, ya," ucap Jokowi.

Pemerintah Aceh tidak perlu mengejar proyek “mercuasuar” atau program-program baru lainnya yang terkesan aneh.

“Fokus saja supaya ekonomi rakyat dapat ditingkatkan, salahsatunya dengan memberdayakan UMKM (Usaha mikro kecil menengah), atau pembangunan investasi usaha skala besar yang dapat memakmurkan rakyat dan menambah “pundi-pundi” PAD APBA dan APBK,” harap Teuku Neta.[]

Komentar

Loading...